AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

Bila dilihat dari ilmu ekonomi, sektor publik dapat didefinisikan sebagai sebuah entitas yang kegiatannya terkait dengan usaha menghasilkan barang dan pelayanan publik dengan tujuan memenuhi kebutuhan dan hak publik

Sedangkan akuntansi adalah suatu proses pencatatan pengklasifikasian dan pelaporan berbagai informasi ekonomi yang disajikan kepada pemakai laporan tersebut

Pengertian akuntansi untuk sektor publik adalah suatu proses pengumpulan, pengklasifikasian, analisis, dan pembuatan laporan pengelolaan keuangan dalam lembaga publik.

Bisa dibilang, akuntansi untuk sektor publik ini digunakan untuk transparansi kepada publik untuk memenuhi hak-hak publik. 

Laporan pengelolaan keuangan ini nantinya digunakan lembaga publik untuk memberikan informasi keuangan pada pihak yang membutuhkan. Intinya, laporan pengelolaan keuangan ini sangat membantu saat ada pengambilan keputusan.

Ruang lingkup akuntansi sektor publik
Pemerintahan pusat dan daerah, Badan Usaha Milik Negara atau badan usaha milik daerah, Yayasan, organisasi politik, LSM, Universitas, tempat peribadatan, dan organisasi nirlaba lainnya.

Mudahnya, lembaga sektor publik yang menggunakan bidang akuntansi ini merupakan lembaga yang menggunakan anggaran publik. Jadi, lembaga sektor publik ini perlu memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Pertanggungjawaban ini didapatkan dari laporan pengelolaan keuangan yang disusun dengan akuntansi untuk sektor publik.

Organisasi sektor publik dituntut agar lebih efisien dalam mengelola biaya sosial dan ekonomi dalam memanfaatkannya untuk publik serta dampak dari aktivitas yang dilakukan

Semakin menguatnya tuntutan pelaksanaan akuntabilitas (pertanggungjawaban) publik oleh pemerintah pusat/daerah, unit kerja pemerintah, departemen, dan lembaga-lembaga negara sektor publik menjadikan akuntansi sektor publik dapat cepat diterima dan diakui sebagai ilmu yang dibutuhkan guna mengelola urusan urusan publik.

Tujuannya untuk keperluan transparansi dan pemberian informasi kepada publik dalam rangka pemenuhan hak-hak publik

Karakteristik organisasi sektor publik
~ Bergerak dalam lingkungan yang kompleks seperti ekonomi sosial dan lain-lain
~ tujuan utama adalah pemberian pelayanan publik seperti pendidikan kesehatan kemasyarakatan dan lain-lain
~ dalam kegiatannya tidak mengutamakan keuntungan (profit) namun dalam bidang keuangan tetap didasarkan prinsip ekonomis, efisien, dan efektif (value for money).

Pentingnya value for money pada akuntansi sektor publik adalah bahwa sektor publik sering dinilai sebagai inefisiensi, pemborosan, dan institusi yang selalu merugi. Sehingga dalam Konsep Pengelolaan sektor publik dikenal adanya value for money yaitu didasarkan pada 3E (ekonomi, Efisiensi, dan efektivitas)

Sumber pembiayaan atau pendanaan berasal dari para pengguna jasa pelayanan, sumbangan, atau bantuan dari pemerintah, atau donor. penggunaannya untuk membiayai pengeluaran atas penyediaan jasa pelayanan kepada masyarakat yang merupakan biaya operasional

Tujuan dari akuntansi sektor publik adalah
1. Menyediakan informasi yang relevan untuk memenuhi kepentingan kepentingan anggota, penyumbang, pihak lain yang berkepentingan.
2. Pihak pengguna laporan keuangan organisasi sektor publik memiliki kepentingan untuk menilai tentang jasa yang diberikan dan cara manajer melaksanakan tanggung jawabnya. Jadi kayak sebagai laporan pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja yang dilakukan lembaga pemerintah. Jadi, publik dapat melihat transparansi tentang seperti apa penggunaan anggaran publik oleh lembaga pemerintah.

Laporan keuangan organisasi sektor publik menyajikan informasi mengenai :
- jumlah aset kewajiban dan Aset bersih
- pengaruh transaksi yang mengubah nilai dan sifat aset bersih
- jenis dan jumlah arus masuk dan keluar sumber daya dalam satu periode
- cara mendapatkan dan membelanjakan kas
- usaha jasa suatu organisasi

Dalam pelaksanaannya, ada beberapa komponen yang dapat mempengaruhi kinerja lembaga sektor publik. Pertama, pengaruh dalam bidang ekonomi. Misalnya berupa tingkat inflasi, nilai tukar mata uang, infrastruktur, dan lainnya. Selanjutnya pengaruh dalam bidang politik. Misalnya seperti pemerintahan yang berkuasa, hubungan antar masing-masing lembaga, dan lainnya.

Bidang kebudayaan dan demografis pun juga turut mempengaruhi kinerja lembaga sektor publik. Dalam bidang kebudayaan dipengaruhi oleh karakteristik masyarakat yang berbeda, tingkat pendidikan, keberagaman suku, dan lainnya. Sedangkan dalam bidang demografis, kinerja lembaga publik dipengaruhi oleh tingkat pertumbuhan masyarakat, kesehatan masyarakat, migrasi, dan lainnya.